Penayangan film dengan judul Pengkhianatan G30S/PKI pada masa Orde Baru (Orba) merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban ini berakhir pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Film tersebut bersumber dari peristiwa berdarah yang terjadi di penghujung bulan September 1965. Sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di negara ini.
Tanggal 30 September tengah malam hingga 1 Oktober dini hari, sejumlah prajurit Tjakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta.
Kejadian tersebut kemudian diikuti peristiwa-peristiwa balasan. Ribuan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dieksekusi, ditangkap, dan dibuang ke Pulau Buru.
Pengkhianatan G30S/PKI merupakan film besutan Arifin C. Noer itu dirilis pada tahun 1984 dengan durasi film 3 jam 40 menit. Pada masa pemerintahan Soeharto, film produksi Pusat Produksi Film Negara (PPFN) ini rutin diputar setiap akhir September sebagai peringatan G30S/PKI.
Setelah Soeharto lengser, film Pengkhianatan G30S/PKI tak lagi menjadi materi tayangan wajib di televisi nasional. Kebijakan tersebut diputuskan dua menteri pada pemerintahan Presiden BJ Habibie.
Berikut profil kedua tokoh tersebut.
2 Tokoh yang Menghentikan Penayangan Film G30S/PKI
1. Muhammad Yunus Yosfiah (Menteri Penerangan)
Pada masa pemerintahan BJ Habibie, Yunus Yosfiah menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1998-1999. Saat masih aktif di militer, lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) 1965 ini merupakan perwira pasukan elite AD Kopassus yang sarat pengalaman di medan tempur seperti di Timor Timur.
Ketika berpangkat mayor jenderal, dia pernah menjadi Panglima Kodam Sriwijaya dan Komandan Kesenjataan Infanteri. Dia lalu mendapat promosi menjadi Komandan Sekolah Staf Komando ABRI dan kemudian Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI.
Pensiun dengan pangkat bintang tiga, Habibie mempercayainya sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Berbagai terobosan dibuatnya seperti penghapusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
Selain itu, Yunus yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan menyetop penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI.
2. Juwono Sudarsono (Menteri Pendidikan Nasional)
Juwono Sudarsono adalah Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden BJ Habibie. Juwono dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu politik dengan spesialisasi masalah-masalah internasional.
Juwono lulus sebagai Sarjana Publisistik Universitas Indonesia pada 1965 dan melanjutkan studi magister di Institute of Social Studies, Den Haag pada 1969.
Kemudian ia melanjutkan jenjang doktor di London School of Economics and Political Science Inggris dan Universitas Georgetown Inggris pada 1985.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dipercaya sebagai Menteri Pertahanan (1999-2000). Selanjutnya diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Britania Raya/Kerajaan Inggris hingga tahun 2004.
Kemudian guru besar bidang hubungan internasional Universitas Indonesia ini kembali menjadi Menteri Pertahanan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Sejarawan Asvi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Tahun 1973-1977, Mohamad Saleh Basarah Suradiningrat punya peran dalam penghentian penayangan film G30S/PKI.
Asvi dalam buku tersebut menuturkan Saleh Basarah mengaku menelpon dua menteri Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono. Saleh meminta agar film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi.
Menurut Asvi, AURI dituding terlibat dalam peristiwa G30S. Akibatnya sepanjang masa Orba, stigma negatif melekat pada korps ini. Penghentian penayangan film G30S PKI tersebut merupakan bagian dari upaya pelurusan sejarah AURI.
"Di dalam film tersebut terkesan bahwa '(Pangkalan Angkatan Udara) Halim adalah sarang pemberontak'," tulis Asvi.
Simak Video "Saksi Mata Pembantaian Korban PKI di Geyer Grobogan"
[Gambas:Video 20detik]
(nir/pal)
2 Tokoh Ini Hentikan Penayangan Film G30S PKI di Era Presiden BJ Habibie - detikcom
Kelanjutan Disini Klik
No comments:
Post a Comment