Gubernur Bali I Wayan Koster akan memperjuangkan film lokal Bali agar bisa ditayangkan di 56 bioskop yang ada di Pulau Dewata.
"Guna menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali sesuai konsep ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi," kata Koster, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/4).
Dukungan itu, disampaikan setelah Koster menerima aspirasi dari Komisi Film Bali dan pihaknya akan mendukung penuh film lokal Bali masuk bioskop.
"Apa yang disampaikan oleh Komisi Film Bali mengenai diperlukannya regulasi dan wadah untuk mendukung ekosistem film Bali. Maka, saya akan mendukung penuh hal ini, termasuk tadi yang disampaikan supaya bioskop yang ada di Bali berpihak terhadap film lokal Bali karena sebelumnya tidak pernah menayangkan produk film lokal Bali atau lebih cenderung menampilkan film dari luar," kata Koster.
"Jadi sudah sepantasnya menjadi perhatian kita semua," imbuhnya.
Berbekal pengalaman di Komisi X DPR RI, yang tercatat di periode pertama telah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, Koster menyatakan akan segera mengeluarkan kebijakan untuk mengorganisir 56 bioskop di Bali melalui Instruksi Gubernur Bali.
Tujuannya, agar produk-produk film lokal Bali tidak dianaktirikan lagi oleh bioskop yang ada di Pulau Dewata.
Ia juga menyebutkan, dalam Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman sudah diatur tidak boleh ada monopoli oleh Group 21. Namun, semua bioskop itu harus mendapat ruang yang sama untuk menampilkan perfilman produk-pruduk nasional.
Koster juga berencana untuk duduk bersama pengelola bioskop untuk membicarakan hal tersebut pada akhir April mendatang.
"Sebagai Gubernur Bali, saya akan mengarahkan serta memerintahkan, dan memanggil pengelola bioskop untuk duduk bersama menjalankan kebijakan yang akan saya terapkan di Provinsi Bali berkaitan dengan penayangan produk film lokal Bali. Buat saya ini tidak lama dan akhir April akan saya panggil semua," katanya.
Koster juga menyampaikan, keberadaan Industri film lokal Bali sudah didukung penuh oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Sehingga, Bali harus bangkit dalam tatanan Bali era baru yang di dalamnya memuat tentang film Bali.
Ia juga menyatakan, agar cita-cita Komisi Film Bali terwujud, pihaknya meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali (Kominfo) segera mengagendakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara khusus. FGD itu dapat merumuskan masalah lebih detail sehingga kebijakan dan programnya tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(kdf/pra)Gubernur Bali Perjuangkan Film Lokal Bali Masuk Bioskop - CNN Indonesia
Kelanjutan Disini Klik
No comments:
Post a Comment